Sektor Jasa Keuangan Tumbuh, Pengamat Apresiasi Peran Pengawasan OJK

Jakarta, CNBC Indonesia – Sektor jasa keuangan (SJK) Indonesia mencatatkan kinerja mengesankan selama 2024. Tren positif ini diyakini bakal terus berlanjut pada tahun ini.

Seperti yang diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengumumkan beberapa capaian penting sektor jasa keuangan pada 2024. Dari aspek intermediasi, industri perbankan telah menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp 7.827 triliun pada 2024.

Angka tersebut tumbuh double digit dan sesuai target atau mencapai 10,39% dengan disertai risiko kredit yang terjaga. Sementara itu, piutang perusahaan pembiayaan juga tumbuh 6,92% menjadi Rp 503,43 triliun pada 2024.

OJK juga memaparkan, dari sisi intermediasi non-konvensional, kinerja outstanding pembiayaan pinjaman dari fintech peer-to-peer lending tercatat tumbuh 29,14% menjadi Rp 77,02 triliun hingga akhir 2024.

Sementara itu, realisasi pembiayaan produk buy now pay later yang dilakukan oleh perbankan dan perusahaan pembiayaan masing-masing tercatat Rp 22,12 triliun dan Rp 6,82 triliun atau tumbuh masing-masing 43,76% dan 37,6% pada 2024. Adapun pembiayaan dari industri pegadaian tercatat sebesar Rp 88,05 triliun atau tumbuh 26,9% pada tahun lalu.

Capaian lainnya yakni penghimpunan dana di pasar modal mampu melampaui target di atas Rp 200 triliun atau mencapai Rp 259,24 triliun dari 199 penawaran umum. Secara nominal, penghimpunan dana tersebut didominasi oleh penawaran umum sektor keuangan sebesar 36%. Di sisi permintaan, jumlah investor pasar modal tumbuh enam kali lipat dalam lima tahun terakhir menjadi 14,87 juta investor per akhir Desember 2024.

Tak hanya itu, OJK juga menyebut bahwa likuiditas industri jasa keuangan Indonesia juga berada di atas ambang batas (threshold) dengan solvabilitas yang terpantau solid. Bahkan, sektor perbankan mampu membukukan capital adequacy ratio 26,69% dan bisa dikatakan yang tertinggi di antara negara-negara kawasan.

Melihat capaian-capaian ini, Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah menilai bahwa sektor jasa keuangan nasional memperlihatkan kondisi yang stabil dan sehat sepanjang tahun lalu. Ada beberapa indikator yang menjadi ukuran kestabilan dan kesehatan dari industri jasa keuangan.

Indikator pertama adalah likuiditas. Piter mengatakan, tingkat likuiditas lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan, di Indonesia ada di atas ambang batas atau jauh di atas dari yang dipersyaratkan seperti yang tadi disebut OJK. Indikator berikutnya adalah permodalan. Nilai permodalan industri jasa keuangan, khususnya di sektor perbankan, nasional juga jauh di atas batas minimal.

“Kemudian kelihatan juga dari tingkat keuntungan. Keuntungannya atau profitabilitasnya (industri jasa keuangan) juga menunjukkan sesuatu yang sangat baik,” kata Piter kepada CNBC Indonesia, ditulis Kamis (13/2/2025).

Piter menambahkan, isu atau masalah-masalah yang menimpa industri jasa keuangan Indonesia tergolong minim. Masalah yang menerpa sektor jasa keuangan pun sudah bisa diselesaikan dengan cukup baik dan cepat, tanpa mengganggu kinerja industri tersebut secara keseluruhan.

“Misalnya kasus Jiwasraya dan Asabri yang sedang berjalan diselesaikan dan ini menunjukkan betapa bahwasanya industri keuangan kita relatif stabil dan sehat di tengah kondisi perekonomian yang sebenarnya tidak cukup baik,” ungkap Piter.

Terkait peran OJK, Piter menilai bahwa kinerja lembaga ini dapat dilihat dari kinerja industri keuangannya. Jika industri keuangannya stabil, sehat, dan tidak mengalami permasalahan-permasalahan yang cukup signifikan. Hal itu menandakan bahwa OJK sudah menjalankan fungsinya dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan dengan baik.

“Kita sudah lihat dari berbagai aturan-aturan yang dikeluarkan oleh OJK yang saya kira perlu diapresiasi ya, terutama dalam upaya untuk meningkatkan literasi. Sebab, salah satu yang harus dilakukan oleh OJK itu adalah meningkatkan literasi dan edukasi sehingga literasi keuangan maupun inklusi keuangan itu bisa ditingkatkan. Dan yang utamanya lagi adalah terkait dengan perlindungan nasabah,” jelasnya.

Memasuki tahun 2025, Piter mengatakan, tantangan bagi industri jasa keuangan nasional adalah dinamika kondisi ekonomi global yang sedang tidak baik-baik saja. Dikhawatirkan, ketidakpastian global dapat berdampak negatif ke ekonomi nasional, sehingga mempengaruhi kinerja sektor jasa keuangan pada tahun ini. Di sini peran pemerintah dibutuhkan untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional di tengah kondisi global yang tidak menentu.

“Saya kira tantangan bagi industri jasa keuangan adalah bagaimana tetap bisa mempertahankan kinerja yang baik tadi, yakni tetap stabil dan sehat dengan juga tetap bisa berkontribusi. Karena sektor jasa keuangan itu kan berperan sebagai lembaga perantara, dan lembaga intermediasi yang diharapkan bisa berkontribusi di dalam membantu meningkatkan perekonomian,” terang dia.

Dengan menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, maka diharapkan sektor jasa keuangan itu bisa tetap stabil, sehat, dan juga tetap optimal dalam membantu perekonomian Indonesia agar tetap tumbuh positif di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian.

Piter juga berpendapat, target pertumbuhan kredit sekitar 9%-11% dan dana pihak ketiga sekitar 6%-8% yang dikemukakan OJK pada 2025 sudah sangat realistis. Bahkan, dia yakin potensi pertumbuhan kredit serta dana pihak ketiga yang lebih tinggi selama kondisi ekonomi nasional terjaga. Sebab, kinerja industri jasa keuangan sangat bergantung terhadap kebijakan makro pemerintah, baik itu fiskal maupun moneter.

“Jadi kalau menurut saya itu OJK sudah menempatkan target yang sangat realistis atau konservatif, dan saya kira sangat mungkin untuk mencapai target lebih dari itu ketika kebijakan fiskal dan kebijakan moneternya lebih bersifat ekspansif nanti,” pungkas Piter.